Penurunan NTP yang dirilis oleh BPS terjadi di tengah-tengah deflasi 0.02 persen, diakibatkan oleh penurunan harga yang dihasilkan oleh petani.
Sesuai janji Presiden Jokowi warga yang mendapat haknya berjumlah 600 KK, sedangkan Djalil hanya menyebut 96 KK saja.
Pernyataan ini menurut Idham sangat melukai hati petani Teluk Jambe yang sedang berjuang mendapatkan hak atas tanah.
Menurut Idham, temuan dari lapangan ini telah disampaikan ke Menteri Susi bahwa banyak nelayan dan pelaku perikanan yg mengeluhkan kebijakan tersebut akan tetapi respon positif tidak ditunjukkan oleh Menteri Susi.
Program Reforma Agraria menjadi agenda strategis pemerintahan Jokowi yang menjadi harapan bagi petani miskin dan buruh tani
Idham Arsyad menyebut kedaulatan dan kemandirian petani merupakan salah satu pra syarat utama kemajuan bangsa.
Kebijakan pemerintah mengimpor beras kontra produktif dengan visi dan misi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat pangan.
Keputusan Presiden menyusul aksi unjuk rasa ribuan nelayan di Jakarta. Sejak munculnya kebijakan pelarangan Cantrang telah menuai kontroversi luas di masyarakat khususnya pada nelayan.
Sayang, surplus pangan tidak selalu sejalan dengan peningkatan pendapatan para petani.
Gerbang Tani Desak Jokowi Batalkan Regulasi Ekspor Pasir Laut